Mengenal Tugas dan Fungsi Anggota DPR [Panduan Lengkap]

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, pemerintahan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat juga. Hadirnya DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah perwujudan dari sistem demokrasi yang menandakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Anggota DPR dipilih setiap lima tahun sekali oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Gedung Anggota Dewan DPR-MPR

DPR merupakan sebuah badan legislatif yang memiliki tujuan untuk menampung serta menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam melaksanakan aktivitasnya DPR memiliki fungsi, tugas, dan wewenang.

Pimpinan DPR 2019-2024

Berikut sejumlah nama Ketua serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode jabatan tahun 2019-2024. Dengan panas nya situasi pemilu 2019, tidak heran jika sebagian besar pejabat yang duduk di kursi pimpinan DPR saat ini mayoritas berasal dari partai pendukung pemerintah.

Jabatan	Nama (Partai Politik)
Ketua	Puan Maharani (PDI-P) sejak 1 Oktober 2019
Wakil Ketua	Azis Syamsuddin (Golkar) sejak 1 Oktober 2019
Wakil Ketua	Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) sejak 1 Oktober 2019
Wakil Ketua	Rachmad Gobel (NasDem) sejak 1 Oktober 2019
Wakil Ketua	Muhaimin Iskandar (PKB) sejak 1 Oktober 2019

Jumlah Anggota DPR Berdasarkan Partai 2019-2024

Untuk dapat lebih memahami komposisi partai serta jumlah kursi yang didudukinya, DPR terbagi atas beberapa fraksi sesuai jumlah partai yang berhasil lolos parliamentary threshold sebesar 4%. Berikut daftar fraksi, jumlah anggota, serta nama ketua fraksi tersebut untuk periode jabatan 2019-2024.

Fraksi	Jumlah Anggota	Ketua
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)	128	Utut Adianto
Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)	85	Aziz Syamsuddin
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)	78	Ahmad Muzani
Fraksi Partai NasDem (F-NasDem)	59	Ahmad HM Ali
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)	58	Cucun Ahmad Syamsurijal
Fraksi Partai Demokrat (F-PD)	54	Edhie Baskoro Yudhoyono
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)	50	Jazuli Juwaini
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)	44	Mulfachri Harahap
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)	19	Arsul Sani

Fungsi DPR

Logo Dewan perwakilan Rakyat RI via Wikipedia

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas untuk mewakili rakyat dengan kedudukan yang dimiliki. DPR memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaan kerjanya yang terdapat dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Fungsi-fungsi DPR, yaitu:

1. Fungsi Legislasi
   Fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR yang memiliki sebuah kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
2. Fungsi Anggaran
   Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR untuk membahas serta memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap undang-undang. Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang diajukan oleh presiden mengenai APBN.
3. Fungsi Pengawasan
   Fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR melalui pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan undang-undang.

Tugas dan Wewenang DPR

Masing-masing fungsi yang dimiliki oleh DPR yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Berikut merupakan tugas dan wewenang DPR berdasarkan fungsi, yaitu:

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR yang paling utama. DPR merupakan sebuah lembaga legislatif negara yang mempunyai kewenangan dalam membahas serta menyusun rancangan pembentukan undang-undang dengan presiden.
Beberapa tugas dan wewenang DPR yang termasuk ke dalam fungsi legislasi, yaitu:

• Menyusun prolegnas atau Program Legislasi Nasional.
• Menyusun dan membahas RUU.
• Menerima RUU yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah.
• Membahas RUU yang diusulkan presiden atau Dewan Perwakilan Daerah.
• Menetapkan undang-undang dengan presiden.
• Memberikan persetujuan atau tidak setuju terhadap Perpu.  Perpu diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan fungsi untuk merancang, melakukan pembahasan, serta memberikan persetujuan mengenai rancangan undang-undang. RUU mengenai APBN atau anggaran negara yang diusulkan oleh presiden.

Beberapa tugas dan wewenang DPR terkait fungsi anggaran, yaitu:

• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset yang dimiliki negara serta perjanjian yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
• Memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang diajukan oleh presiden.
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang mengenai APBN serta RUU tentang agama, pendidikan, dan pajak.

Fungsi Pengawasan

Fungsi terakhir yang dimiliki oleh DPR adalah fungsi pengawasan. DPR memiliki tugas untuk melakukan suatu pengawasan terhadap presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif pemerintah, mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, pelaksanaan undang-undang, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki DPR mengenai fungsi pengawasan, yaitu:

• Membahas serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan APBN.

Gedung Iconic DPR-MPR

Tugas dan Wewenang DPR Lainnya

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota DPR harus memerhatikan banyak hal, termasuk demi kepentingan masyarakat dan negara secara luas. Selain tugas dan wewenang yang termasuk ke dalam fungsi, DPR juga memiliki tugas dan wewenang lainnya. Beberapa tugas dan wewenang lainnya, yaitu:

• Menyerap, menghimpun, menampung, serta memberikan tindakan lanjut terhadap aspirasi rakyat.
• Memberikan persetujuan presiden untuk menyatakan perang atau berdamai dengan negara lain.
• Memberikan persetujuan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial kepada presiden.
• Memilih anggota BPK dengan beberapa pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah.
• Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai pemberian abolisi serta amnesti.
• Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat duta besar serta menerima penempatan duta besar lain.
• Memilih hakim konstitusi dan menyampaikan usulan nama tersebut kepada presiden.
• Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial mengenai calon hakim agung.

Hak Anggota DPR

Selain fungsi dan tugas yang dimiliki oleh DPR, DPR juga memiliki hak yang masih memiliki hubungan dengan fungsi tersebut. Hak yang dimiliki DPR merupakan hal yang sangat mendukung untuk melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Beberapa hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu:

• Hak interpelasi

Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Keterangan mengenai kebijakan strategis pemerintah.

• Hak angket

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan pada pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga telah bertentangan.

• Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR dalam memberikan pendapat. Pendapat yang diajukan berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan kejadian yang terjadi diluar hal yang biasa.

• Hak bertanya

Hak bertanya adalah hak DPR untuk memberikan pertanyaan kepada presiden yang dilakukan dengan cara tertulis.

• Hak budget

Hak budget adalah hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN.

• Hak petisi

Hak petisi adalah hak untuk memberikan anjuran, usul, atau pertanyaan terhadap hasil keputusan yang dibuat.

• Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak yang tidak dapat dibantah atau diganggu gugat di pengadilan.

• Hak amandemen

Hak amandemen merupakan hak untuk membuat perubahan alat rancangan undang-undang.

• Hak inisiatif

Hak inisiatif adalah hak mengajukan usulan rancangan undang-undang.

Sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya mengetahui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPR. Rakyat juga dapat melihat kinerja DPR, apakah bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan kehadiran DPR adalah sebagai bentuk untuk mewakili rakyat.

Kontak Dewan Perwakilan Rakyat

Untuk lebih mudah berhubungan dengan wakil rakyat, kita sebagai warna negara Indonesia juga bisa untuk berkomunikasi bahkan berkunjung ke kantor DPR/MPR Republik Indonesia. Ingin tahu beberapa detail dari Sekretariat DPR saat ini? Silakan lihat pada info tabel di bawah.

Alamat Kantor DPR	Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Senayan, Tanahabang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Alamat Website	www.dpr.go.id
Nomor Kontak	021 - 571 5349 / 021 - 571 5373 / 021 - 571 5818